Kajian

Published on April 22nd, 2017 | by Redaksi Sociozine

0

Kendeng, Dilema antara Beras dan Semen


Kendeng, Dilema antara Beras dan Semen

Oleh Divisi Kajian dan Keilmuan

Himpunan Mahasiswa Sosiologi

Universitas Indonesia

2017


            Kendeng adalah daerah pegunungan yang merupakan salah satu sumber batuan gamping terbesar di Indonesia dan dikelilingi area persawahan. Menurut Bappeda Pati, warga Pati memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 54% yang disumbangkan dari pertanian. Produktivitas pertanian sekitar yang memenuhi kebutuhan masyarakat mulai terancam melalui indusrialisasi pabrik semen milik PT Semen Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 1996.  Petani Kendeng sudah melakukan unjuk rasa sejak tanggal 13 Maret 2017 dengan cara mengecor kaki dan tangan dengan semen. Dalam aksi cor semen ini, seorang petani wanita, yaitu Ibu Patmi (48) meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017 seusai memperjuangkan haknya selama lebih dari seminggu.

          Konflik yang terjadi antara pemerintah, pemodal dengan masyarakat Kendeng juga dapat disebut konflik tenurial. Konflik tenurial bersumber dari adanya dominasi suatu sistem penguasaan yang datang atau berasal dari hukum negara, dalam konteks ini pemerintah daerah, yang secara sepihak memberikan layanan begitu besar pada para pemodal untuk mengembangkan usaha dalam mengelola kekayaan alam lain, termasuk hasil-hasil hutan dengan mengabaikan sistem tenurial. Sistem Tenurial adalah serangkaian atau sekumpulan hak untuk memanfaatkan tanah dan kekayaan alam lainnya yang terdapat dalam suatu masyarakat yang secara bersaamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu (Rachman, 2016).


1Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan kawasan Bentang Karst

Kepmen 2641 K/40/MEM/2014 tentang kawasan lindung geologi sebagai bagian kawasan lindung nasional

 

            Dampak dari dibangunnya pabrik semen di daerah pegungungan Kendeng mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya; aspek lingkungan. Ekspansi pabrik yang dilakukan PT Semen Indonesia dinilai oleh masyarakat Kendeng dapat mengancam kelestarian mata air yang bermanfaat bagi persawahan. Selain itu, sejumlah 35% lahan pertanian terancam beralih fungsi menjadi tambang. Terdapat pihak yang mengatakan bahwa pendirian usaha yang berpotensi mengubah tatanan lingkungan wajib melalui kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL). Kawasan pegunungan Kendeng merupakan Karst I yang seharusnya dilestarikan dan dilindungi, oleh karena itu tak boleh didirikan pertambangan1.

           Lalu dari aspek hukum, Mahkamah Agung telah memenangkan tuntutan masyarakat Kendeng untuk menghentikan operasi pabrik semen2. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah No. 660.1 Tahun 2017 mengeluarkan izin baru bagi PT Semen Indonesia untuk terus beroperasi di daerah Kendeng. Hal tersebut menimbulkan kontras mengenai kepatuhan perintah bila dilihat dari garis komando. Pemerintah pusat sempat mengelak ketika diminta untuk mencabut izin dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ‘Pembangkangan’ yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tidak langsung melanggar amanat dari dasar negara Indonesia. Kekuasaan berada  di golongan elite yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki kekayaan (Macionis, 2012), yaitu PT Semen Indonesia sebagai pemilik modal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan peraturan secara koersif terhadap pegunungan Kendeng.

          Kemudian aspek penting lainnya, yaitu dari sosial-ekonomi, PT Semen Indonesia awalnya mengklaim dapat menyerap hingga ribuan tenaga kerja, namun, pada 8 Agustus 2016, sekretaris PT Semen Indonesia, Agung Wiharto mengatakan pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, hanya akan membutuhkan tenaga kerja 300 orang dikarenakan mekanisasi pabrik. Dari 3000 pekerja yang membangun pabrik, hanya terdapat 1000 orang masyarakat sekitar pegunungan Kendeng yang turut dalam proses konstruksi pabrik. Agung juga menyebutkan, bahwa dari 300 pekerja yang akan menempati pabrik, sebagian akan terdiri dari pekerja yang berasal dari pabrik lama di Tuban. Hal ini menyebabkan dominasi perusahaan terhadap masyarakat setempat. Dominasi tersebut dapat membuat masyarakat setempat menjadi teralienasi dari mata pencaharian dan lingkungannya. Perbenturan kepentingan antara penduduk lokal dengan pihak perusahaan sebagai pendatang menimbulkan konflik kelas.


2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 Tahun 2016

 

            Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, terdapat 4 poin yang dapat disimpulkan; Pertama, terdapat disfungsi komando antara pemerintah pusat, mahkamah agung, dan pemerintah daerh provinsi Jawa Tengah. Disfungsi tersebut dilihat dari keputusan mahkamah agung yang tidak dipatuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta ketidakpastian peran pemerintah pusat dalam menangani kasus tersebut hingga memakan korban jiwa.

            Kedua, bentuk konflik yang terjadi adalah konflik antarkelas. Konflik antarkelas terjadi antara kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, dalam konteks ini adalah PT Semen Indonesia sebagai pihak pemodal yang berkuasa dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat Kendeng yang dikuasai secara ekonomi dan hukum. Dalam konteks ini, konflik antarkelas yang terjadi juga dapat disebut sebagai konflik tenurial.

         Ketiga, integrasi secara koersif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru berdampak kepada matinya integrasi fungsional dan normatif dalam konflik Kendeng. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat hubungan timbal-balik yang saling melengkapi yang ditunjukkan, kurang terserapnya tenaga kerja setempat, serta tidak adanya konsensus nilai antara  pihak PT Semen Indonesia dan masyarakat Kendeng.

           Keempat, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Kendeng menggambarkan konsep deprivation theory yang menjelaskan bahwa masyarakat melakukan unjuk rasa ketika merasa pendapatan, kondisi kerja yang aman, atau hak politiknya ‘dirampas’ (Macionis, 2012).

           Kasus ini kemudian belum menemukan titik terang, sampai pada tanggal 20 Maret 2017, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menyatakan bahwa sudah memanggil pihak PT Semen Indonesia yang sepakat untuk menghentikan penambangan di wilayah Kendeng dan memperbaiki jalan yang rusak akibat alat-alat berat. Peresmian pabrik juga akan dihentikan dan menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan tim independen di wilayah pembangunan pabrik semen di Kendeng.

           Pada tanggal 12 April 2017, tim pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengeluarkan hasil kajian tahap pertama yang menyatakan bahwa penambangan di cekungan air tanah (CAT) di pegunungan Kendeng belum bisa dilakukan dan masih menanti kajian tahap dua untuk menentukan dapat ditambang atau tidaknya CAT di pegunungan Kendeng. Di lain pihak, PT Semen Indonesia sudah mengambil bahan baku dari Tuban untuk uji coba pabrik dan  Gubernur Jawa Tengah, menyatakan bahwa perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap boleh melakukan penambangan hingga habis masa berlaku sambil menunggu hasil kajian tim KLHS tahap kedua selesai.

         Melihat dari berbagai aspek dan deskripsi kasus tersebut, Himpunan Mahasiswa Sosiologi memiliki pandangan bahwa kasus Kendeng ini patut menjadi perhatian dan dikawal sampai tuntas Urgensi yang hadir dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai urgensi global. Sebab, saat ini kita telah memasuki globalisasi dimana masyarakat dari latar belakang apapun telah menjadi bagian masyarakat dunia yang disebut global civil society. Ketika negara semenjana dalam kasus ini, maka akan semakin dipertanyakan dimanakah peran negara dalam menyikapi masyarakat minoritas yang mengalami disparitas. Oleh karena itu, peran dari NGO juga dibutuhkan dalam mengawal suara masyarakat minoritas hingga ke tingkat negara, bahkan global. NGO sendiri pun seyogyanya memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak minoritas -dalam kasus ini masyarakat Kendeng- di tingkat pemerintahan pusat. Sehingga berbagai dukungan dan kawalan yang diberikan nantinya memberikan secercah harapan untuk memastikan psosisi negara terhadap minoritas kedepannya tanpa mempertanyakan lagi arti nilai nasionalisme di negara ini. 

Referensi:

Macionis, John J. 2012. Sociology. Boston: Pearson

Rachman, Noer Fauzi. 2016. Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Yogyakarta: Insist Press

Ritzer, George. 2011. Sociological Theory. New York: McGraw Hill

Wirutomo, dkk. 2012. Sistem Sosial Indonesia. Depok: UI Press.

Syah, Z. M., & Lopulalan, A. Z. (2017). Kendeng Lestari dan Menggugat Hak Atas Ruang. Depok: BEM FISIP UI.

Ihsanuddin. (2017, March 22). YLBHI: Pemerintah Harusnya Malu dengan Aksi Petani Kendeng. Retrieved April 6, 2017, from kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2017/03/22/11342341/ylbhi.pemerintah.harusnya.malu.dengan.aksi.petani.kendeng

Integrated Law Enforcement Approach. (2009, March 26). Analisis Dampak Lingkungan. Retrieved April 6, 2017, from cifor.org: http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/Permit/menyusunAMDAL.htm

Jordan, R. (2017, March 20). KSP: Pabrik Semen Rembang Sepakat Penambangan di Kendeng Dihentikan. Retrieved April 6, 2017, from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3451912/ksp-pabrik-semen-rembang-sepakat-penambangan-di-kendeng-dihentikan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2016, May 30). Warga Pegunungan Kendeng, Tolak Tambang, Pertahankan Lumbung Tani. Retrieved April 6, 2017, from lipi.go.id: http://lipi.go.id/lipimedia/warga-pegunungan-kendeng-tolak-tambang-pertahankan-lumbung-tani/15684

Pratama, F. (2017, March 21). Patmi, Petani Kendeng Peserta Aksi Semen Kaki Meninggal Dunia. Retrieved April 6, 2017, from detik.com: ttps://news.detik.com/berita/d-3452359/patmi-petani-kendeng-peserta-aksi-semen-kaki-meninggal-dunia

Rofiuddin. (2016, August 8). Pabrik Semen di Rembang Hanya Menyerap 300 Pekerja. Retrieved April 6, 2017, from tempo.co: https://m.tempo.co/read/news/2016/08/08/173794088/pabrik-semen-di-rembang-hanya-menyerap-300-pekerja

Stefanie, C. (2017, April 12). Semen Indonesia Resmi Dilarang Menambang CAT Watuputih. Retrieved April 20, 2017, from cnnindonesia.com: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170412191200-20-207120/semen-indonesia-resmi-dilarang-menambang-cat-watuputih/

Sutari, T. (2017, April 13). Larangan Permanen Menambang di Watuputih Diminta Diterbitkan. Retrieved April 20, 2017, from cnnindonesia.com: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170413150609-20-207362/larangan-permanen-menambang-di-watuputih-diminta-diterbitkan/


About the Author

Redaksi Sociozine



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑