Opini MAdat1

Published on September 16th, 2017 | by Aufa (Acil) Firman

0

Kriminalisasi, Pengusiran, dan Potret Suram Bagi Masyarakat Adat Akibat Represifitas Negara

Oleh Aufa (Acil) Firman

Pengusiran masyarakat adat yang mendiami tanahnya yang sudah berpuluhan tahun kerap kali terjadi di Indonesia. Aparat yang merupakan pelayan masyarakat pada akhirnya hanya menjadi pelayan suatu golongan atau kelompok tertentu. Suatu komando dari orang dibalik layar yang entah untuk kepentingan siapa harus dipatuhi daripada melindungi dan melayani masyarakat. Begitulah negara menggunakan aparat kepolisian dan militer. Ini adalah keuntungan negara karena aparat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti akan melakukan perintah tersebut. Ibarat perintah Tuhan yang fardhu ain[1] dan mesti dilakukan agar mendapatkan pahala dan tidak dilabel sebagai pembangkang.

Sebuah ironi yang terjadi di Indonesia yang “katanya” negara demokrasi dan mengakui hak-hak masyarakatnya, justru mempertontonkan kekerasan dan represifitas terhadap masyarakatnya. Bagi masyarakat yang membangkang, tidak segan-segan aparat melakukan tindakan kekerasan. Apa yang terjadi di Lombok Timor 16 Sepetember 2017 merupakan suatu upaya negara menggunakan aparat untuk memusuhi rakyatnya. Masyarakat Jurang Koak yang sudah menempati tanahnya berpuluhan tahun dipaksa untuk mengosongkan tanahnya dan diusir dari tempat tinggalnya yang sudah didiami turun-menurun.

Menurut laporan AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) sebanyak 500 personil aparat gabungan dari TNI dan Polri datang untuk menggusur paksa tanah para petani dan masyarakat setempat yang bermukim disekitar wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani. Para petani dan masyarakat yang mayoritas terdiri dari perempuan juga serta yang membawa anak-anak menghadang aparat gabungan yang dikerahkan oleh pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Penghadangan dari masyarakat direspon dengan kekerasan oleh aparat.

MAdat[foto:AGRA NTB]

Kerugian berupa materil dan moril yang dialami warga tidak dapat dihindarkan. Meskipun aparat sudah dihadang dan mendapat penolakkan oleh warga, namun tetap saja memaksa untuk melakukan penggusuran. Lahan garapan serta rumah warga menjadi rusak serta penangkapan terhadap 5 petani juga dilakukan oleh aparat. Pemukulan dan penyerangan terhadap warga merupakan suatu contoh bahwa negara melalui instrumen pengendali kekerasan justru sebaliknya yang melakukan kekerasan.

AGRA menuturkan bahwa klaim kawasan TNGR berdasarkan klasiran 41 tidak berdasar karena luas lahan yang diklaim 40.000 ha, bukan 41.330 ha. Ini merujuk pada Kepmen tahun 1997 yang menjadi landasan bagi TNGR untuk melakukan pengusiran warga sekitar TNGR. Serta menjadi bukti pendukung negara melalui aparatnya untuk melakukan tindakan yang dianggap benar. Pada akhirnya yang benar adalah negara dan yang salah adalah rakyatnya.

Tidak hanya di Lombok Timur, konflik antara negara dan masyarakat adat juga pernah terjadi pada masyarakat adat Kesepuhan di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setelah memberlakukan SK Menteri Kehutanan No.282 tahun 1992, pemerintah menetapkan 40.000 ha sebagai kawasan konservasi dibawah kelolaan oleh Balai Taman Nasional. Kemudian diperbarui lagi melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/kpts-II/ 2003, dimana luas kawasan ditetapkan 113.357 ha. Kawasan yang dijadikan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun sejatinya merupakan tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Kesepuhan. Akibatnya masyarakat adat Kesepuhan dilarang melakukan kegiatan di hutan yang merupakan bagian dari kawasan konservasi. Keputusan ini juga dilakukan dan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa musyawarah dengan masyarakat adat.

Kebergantungan masyarakat terhadap hutan sangat tinggi, umumnya mereka mengambil kayu bakar dan bahan obat-obatan. Masyarakat adat kesepuhan menganggap tanah adat sebagai tanah leluhur yang harus dijaga untuk kelangsungan generasi mendatang. Tanah warisan leluhur ini dijaga oleh masyarakat melalui sistem nilai yang sudah dikembangkan dari para leluhur, dimana ada tanah yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk produksi.

Suatu permasalahan terjadi ketika pada tahun 2007 aparat menangkap warga yang sedang mengambil kayu pada lahannya. Aparat juga memenjarakan warga tersebut selama 10 bulan dengan alasan bahwa warga tersebut merusak taman nasional. Kemudian kasus yang sama juga terjadi pada tahun 2008 dimana ada warga yang mengambil kayu bakar di lahan miliknya sendiri. Lagi-lagi dengan alasan yang sama aparat menangkap warga tersebut.

Penelitian oleh Myers (2015) juga menemukan hal yang serupa dimana masyarakat adat di lima desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Melawi, Kalimantan Barat direnggut tanah adatnya. Pemerintah seolah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat karena melakukan penyerobotan lahan warga. Tidak adanya rekognisi terhadap masyarakat menimbulkan keputusan yang diambil pemerintah sesungguhnya tidak bermanfaat bagi masyarakat adat karena tidak adanya partisipasi masyarakat adat dalam musyawarah.

Pertanyaannya, apakah pemerintah mau benar-benar melakukan reforma agraria? Suatu pertanyaan yang harus dijawab pemerintahan Jokowi-JK dan menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dengan cepat. Kita ketahui pada 3 Juni 2016, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019.[2] Evaluasi bagi pemerintah yang hanya membagikan lahan bersertifikasi justru akan memudahkan korporasi baik asing maupun dalam negeri, maupun pemerintah bisa membeli lahan tersebut. Belum lagi tanah yang didiami oleh masyarakat adat yang berada disekitar atau didalam kawasan konservasi tidak sepenuhnya dimiliki masyarakat.

Masyarakat adat sama saja meminjam tanah dari negara dan mengelolanya dengan sistem tumpang sari. Dimana lahan yang sudah digarap, jika pada suatu tertentu diperlukan maka negara bisa dengan mudah mengklaim bahwa tanah tersebut milik negara. Permasalahannya adalah masyarakat tidak punya kontrol penuh terhadap lahan serta sarana produksi lainnya yang diperparah dengan mudahnya praktek jual-beli karena pengadaan sertifikat pertanahan tersebut.

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai sarana produksi seperti bibit dan pupuk karena harganya yang terlampau mahal, maka mereka tidak akan bisa untuk menggarap lahannya. Otomatis tanah tersebut menjadi terbengkalai, dan seandainya ingin menggarap maka tidak ada jalan lain selain berhutang untuk mendapatkan sarana produksi tersebut dari korporasi atau pemerintah yang menjualnya. Jeratan hutang yang terakumulasi ini yang akan menjadi jebakan bagi mereka karena harus membayar tagihan sampai tenggat waktu tertentu. Kegagalan melunasi hutang akhirnya menjadikan solusi penggadaian sertifikasi tanah kepada korporasi atau pemerintah.

 

DAFTAR REFERENSI

Marina, Ina & Dharmawan, AH (2011). ANALISIS KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN DI KAWASAN KONSERVASI, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia hlm. 90-96.

Myers, R & Muhajir, M (2015) Searching for justice: Rights vs “benefits’ in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia. Conservation and Society 13(4). Wolters Kluwer – Medknow, Mumbai

http://www.pp-frontmahasiswanasional.org/2017/09/fmn-mengecam-ancaman-operasi-gabungan.html?m=1

http://mrb-media.com/aparat-gabungan-hancurkan-permukiman-warga-jurang-koak-5-orang-dikriminalisasi/

http://agraindonesia.org/reforma-agraria-jokowi-bukan-reforma-agraria-sejati/

 

[1]Dalam islam Fardhu Ain berarti status hukum dari sebuah aktivitas yang wajib dilakukan.

[2]http://agraindonesia.org/reforma-agraria-jokowi-bukan-reforma-agraria-sejati/


About the Author

Aufa (Acil) Firman

Mahasiswa Sosiologi UI 2015. Berkutat dengan sosiologi postmodern, gerakan sosial, dan filsafat. Salah satu Anggota Front Mahasiswa Nasional UI, dan founder God and Human Study Community.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑