Opini rptra

Published on June 22nd, 2016 | by Tawakal Abdi Utomo

0

Oase ditengah Hutan Beton: Masalah Ditengah Pembangunan RPTRA DKI Jakarta

Menjadi kota layak anak merupakan impian bagi setiap kota. Bahkan Pemerintah Kota Depok pun pernah mengklaim dirinya sebagai kota layak anak. Berbeda dengan Kota Depok, Pemerintah DKI Jakarta mempunyai strategi untuk mewujudkannya. Strategi itu dituangkan ke dalam bentuk taman yang bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Beberapa RPTRA sudah diresmikan, sebagian lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Ada tempat yang sudah layak menjadi RPTRA karena dahulunya juga dipakai sebagai taman, ada juga yang tidak layak dan butuh perbaikan di banyak tempat. Semua itu dibangun demi satu tujuan, yaitu menciptakan Jakarta sebagai kota layak anak.

RPTRA sendiri sebenarnya tidak hanya diperuntukan sebagai ruang bermain bagi anak-anak saja, tetapi juga semacam ruang multifungsi yang dapat digunakan oleh siapa saja. Pembangunannya tidak serta-merta dibangun begitu saja, tetapi melalui hasil diskusi bersama antara masyarakat sekitar, pihak kelurahan dan juga pihak pengembang. Di dalam diskusi ini, pihak dari masyarakat bisa menyampaikan fasilitas apa saja yang diinginkan di dalam RPTRA tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, maka setelah RPTRA dibangun masyarakat sekitar tidak hanya sebagai penikmat taman saja, tetapi juga sebagai pemilik dan pengelola taman (Savitri, 2015).

Tujuan dari pembangunan RPTRA ini sebenarnya sudah cukup bagus, akan tetapi pada pelaksanaannya mengalami beberapa kendala. Kepadatan penduduk di Jakarta sendiri mencapai angka 15.015 jiwa per km2 (BPS, 2014), kepadatan tertinggi di Indonesia. Dengan kepadatan penduduk seperti itu dan dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, maka terdapat permasalahan lain dari didirikannya RPTRA ini, yaitu masalah lahan. Mencari lahan terbuka yang luas atau setidaknya kosong untuk dibangun RPTRA adalah pekerjaan yang tidak mudah (JPNN.com, 2015). Lalu, dengan adanya Keputusan Gubenur DKI Jakarta Nomor 349 tahun 2015 yang menyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) RPTRA bagi 1 (satu) Kelurahan, ini memunculkan permasalahan lainnya.

Seperti yang terjadi di RPTRA Pasar Baru. RPTRA Pasar Baru dibangun di bawah jembatan rel kereta yang hanya mempunyai luas 1600m2 ditambah dengan adanya tiang penyangga jembatan rel kereta menyebabkan wilayah tersebut menjadi sempit (Laporan FGD RPTRA Pasar Baru, 2015). RPTRA ini juga berada di tengah-tengah perbatasan antara Kelurahan Pasar Baru dengan Kelurahan Kebon Kelapa. Sehingga, walaupun pembangunan RPTRA ini dikhususkan untuk warga Kelurahan Pasar Baru, warga dari Kelurahan Kebon Kelapa menyatakan protes karena RPTRA tersebut juga berada di dekat wilayahnya.

Jika membahas permasalahan tersebut, Kriesberg (2013) menyatakan bahwa konflik sosial terjadi karena adanya dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan yang serupa. Selanjutnya, konflik sosial juga dapat terjadi apabila terdapat kontestasi dalam perebutan sumber daya yang langka (resource scarcity). Hal ini sesuai dengan yang terjadi di RPTRA secara keseluruhan. Lahan di Jakarta merupakan resource yang sangat langka, ditambah dengan kepadatan penduduk Jakarta yang tertinggi di Indonesia menjadikan lahan sebagai resource yang sangat berharga. Sehingga keberadaannya pun akan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Kurangnya lahan tadi memiliki implikasi pada pembangunan beberapa RPTRA sehingga terpaksa dibangun di lahan yang sempit seperti RPTRA Pasar Baru. RPTRA Pasar Baru sendiri berdiri di perbatasan antara Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Kebon Kelapa. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di taman tersebut. Tujuan yang berbeda di antara kedua belah pihak dalam pemanfaatan fasilitas taman tersebut menjadikan apa yang Kriesberg sebut sebagai konflik sosial.

Sehingga, pembangunan RPTRA tidak hanya berada pada permasalahan lahan saja. Akan tetapi juga permasalahan sosial seperti kontestasi dalam memanfaatkan fasilitas RPTRA. Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan diskusi bersama diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Selain itu, pembangunan RPTRA tidak hanya terbatas satu buah untuk satu kelurahan saja, tetapi diperbanyak jumlahnya dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada.

Daftar Pustaka

BPS. 2014. Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi, 2000-2013 . Desember 14. Accessed Juni 10, 2016. http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1277.

JPNN.com. 2015. Ahok Beberkan Kesulitan Utama Bangun 54 RPTRA. Juni 09. Accessed Juni 10, 2016. http://www.jpnn.com/read/2015/06/19/310553/Ahok-Beberkan-Kesulitan-Utama-Bangun-54-RPTRA.

Kriesberg, Louis, and Bruce W. Dayton. 2011. Constructive Conflicts. Plymouth: ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC.

Savitri, Ayunda Windyastuti. 2015. Mengenal Lebih Jauh RPTRA, Taman Multifungsi di Sudut-sudut Ibu Kota. Juni 25. Accessed Juni 10, 2016. http://news.detik.com/berita/2951941/mengenal-lebih-jauh-rptra-taman-multifungsi-di-sudut-sudut-ibu-kota.


About the Author

Tawakal Abdi Utomo

Mahasiswa Sosiologi UI 2013. Penikmat komik-komik Indonesia yang hobi ngegambar dan astronomi. Tertarik dengan isu konflik, budaya dan kesehatan.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑