Opini image_tawuran_sma

Published on November 18th, 2012 | by Ghivo Pratama

0

Tawuran Pelajar Menurut Kacamata Positivis

Akhir-akhir ini media sering memberitakan fenomena “sosial” tawuran yang terjadi di kalangan pelajar. Ironis memang, namun taukah kalian siapakah yang salah? Bukan pelajar atau siswa, tapi sistem pendidikan kita. Maaf jika menyingung beberapa pihak, namun ini memang realitas empirik yang dapat dibuktikan dengan teori-teori para expert sosiologi, yakni kaum positivist. Gejala ini bisa di bahas dengan berbagai kacamata, seperti konflik (Marx), interaksionisme-simbolik (Weber), postmodern, dll. Namun saya ingin memberikan penjelasan dari satu perspektif saja yaitu struktural-fungsional (Durkheim) walaupun semua pandangan sangat menarik.

Berawal ketika saya dan teman-teman sedang mempelajari Teori Sosiologi dan dosen kami memberikan  sebuah studi kasus mengenai tawuran. Dosen tersebut mengajak kami untuk berimajinasi secara sosiologis mengenai kasus ini. Sontak saya menjawab, ini kesalahan dari struktur pendidikan kita. Apakah kalian tahu mengapa saya memberikan jawaban tersebut? Berikut paparan alasan yang  saya berikan dan sangat rasional.

Masing-masing kubu yang berseteru di dalam tawuran dapat disebut sebagai kelompok karena menurut pandangan Durkheim, Bierstedt, dan Parson, telah memenuhi kriteria sebuah kelompok yakni memiliki interaksi antar anggota yang intensif dan adanya kesadaran kolektif bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Mari kita kembali ke studi kasusnya, anggaplah kelompok yang bertawuran diberikan kode kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan B ini pastinya sering berkumpul dan bertemu sehingga secara tidak langsung interaksi antar anggota kelompok terjalin secara intensif sehingga mampu menimbulkan kohesivitas yang tinggi antar anggota kelompok atau pada aplikasi kasusnya para anggota sering menyebutkan pernyataan ini, “lo sakit gue sakit, lo seneng gue seneng.” Satu terusik kita semua akan merasa terusik. Selain itu setiap anggota pasti mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari kelompok A atau B itulah yang disebut sebagai kesadaran jenis dan pastinya mereka ingin diakui sebagai anggota kelompok tersebut.

Lalu bagaimana kelanjutannya? Apa solusinya?

Ketika sebuah masalah muncul, janganlah melihat besar atau kecilnya masalah tersebut (sengol menyengol, tidak bersahutan, dll) karena juga akan menghasilkan satu kondisi yaitu chaos yang diwujudkan dalam bentuk tawuran. Lalu dosen saya bertanya kembali, menurut kalian apa solusinya? Saya kembali berpikir, namun masih sedikit sulit bagi saya untuk mencari solusi yang tepat. Kemudian dosen saya berkata dengan nada penuh keyakinan “pemutusan tiga generasi pada masing-masing sekolah tersebut”. Sontak kami terperangah dengan jawaban yang diberikan oleh dosen kami tersebut dan pada saat itu pula saya berpikir, hal ini tidak mungkin untuk direalisasikan karena sistem pendidikan kita tidak membenarkan hal tersebut. Hal inilah yang saya utarakan pada awal paragraf tulisan ini, “yang salah bukanlah pelajar, namun sistem pendidikan kita”.

Mengapa jawaban dari dosen saya sangat rasional? Karena dengan memutuskan 3 generasi ini akan menghilangkan nilai-nilai yang sudah terinternalisasi di dalam kelompok tersebut. Namun mengapa saya menganggap sistem yang salah? Karena sistem kita menerapkan pendapatan guru akan diberikan jika guru mampu mengajar selama beberapa jam yang telah ditentukan oleh sistem pendidikan setiap bulannya, sehingga jika tidak ada penerimaan mahasiswa selama tiga tahun, guru-guru yang ada di Indonesia tidak akan mendapatkan gajinya. Selain itu, negara ini mengangap kualitas sekolah berdasarkan seberapa baiknya sekolah tersebut menerapkan sistem pendidikan yang ada (lama waktu guru mengajar, dll).

“Bagaimana menilai sistem jika sistemnya saja sudah salah?” Keluar sedikit dari pembahasan yang kita sedang diskusikan, apakah selama ini sekolah RSBI yang selalu dibangga-banggakan adalah nothing? Pikirkan saja sendiri.

Saya akan memberikan contoh sebuah kasus yang saya alami sendiri pada saat SMA. Di kala SMA saya mengikuti sebuah organisasi yang sempat dikasuskan ke kepolisian terkait isu kekerasan, memang jika ingin menilai sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah kekerasan memiliki indikatornya sendiri sedangkan kekerasan yang diutarakan oleh seorang individu berupa keterangan akan relatif karena kita memiliki background nilai yang berbeda. Kepala Sekolah saya mengambil keputusan untuk menghilangkan organisasi itu dan hasilnya benar. Ketika organisasi tersebut muncul kembali setelah beberapa tahun, semua nilai-nilai yang telah terinternalisasi tersebut hilang dan usaha yang dilakukan oleh Kepala Sekolah saya dapat dikatakan sangat berhasil.

Selain contoh yang saya berikan, dosen saya juga memberikan  sebuah referensi kasus di salah satu negara Eropa yang memiliki kadar kualitas tawuran yang lebih pelik di bandingkan di Indonesia karena adanya penerapan hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi (pengunaan senjata api oleh masyarakat sipil dibenarkan). Lalu solusi dari pandangan positivis ini diterapkan  dan hasilnya sangat memuaskan (karena di dukung juga dengan keadaan sistem yang baik dan ekonomi yang well establish di negera tersebut). Harapan saya, jika salah satu stakeholder pendidikan mendengar solusi ini, silahkan di coba, namun tolong benahi struktur pendidikan terlebih dahulu.

Ghivo Pratama, Sosiologi UI 2011

Tags:


About the Author

Ghivo Pratama

Mahasiswa Sosiologi 2011. Kini sedang menjabat sebagai ketua Komunitas Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI. Suka mengamati fenomena sosial dan politik.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑