Ulasan berass

Published on June 7th, 2015 | by Redaksi Sociozine

0

Negara, Proses Pembangunan Ekonomi Politik, dan Kontroversi Impor Beras di Indonesia

Permasalahan beras di Indonesia bersifat multidimensi karena beras merupakan komoditas strategis, dan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Kebijakan tata niaga beras tidak saja bermuatan ekonomi, namun juga sosial dan politik. Mengingat sejarah Indonesia pada masa REPELITA era Soeharto, mencapai swasembada pangan, terutama beras. Namun seiring berjalannya waktu, predikat swasembada pangan tersebut bergeser karena Indonesia mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup besar hingga membuat pemerintah mengambil tindakan impor beras. Hal ini membuat resah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi nasi sebagai pangan pokok dan tentunya sangat bertolak belakang dengan sejarah Indonesia yang pernah mencapai swasembada pangan beras.

Tidak hanya pada pemangku kebijakan, permasalahan beras ini pun terkait dengan kondisi petani itu sendiri. Robert Bates, mengatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi lah yang sebenarnya memengaruhi produksi petani. Jika kondisi ini dapat membantu permasalahan atau kendala petani, maka akan berkontribusi dalam meningkatkan hasil produksinya dan hambatan lainnya. Akan tetapi hal ini sehubungan dengan para pembuat kebijakan, di mana dalam studinya di Afrika terhadap kondisi petani, negara, dan pasar, terdapat suatu kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak. Melalui kondisi empiris perekonomian di Indonesia, dalam tulisan ini akan membahas permasalahan impor beras dan kelonjakan harga beras di Indonesia terkait dengan teori-teori sosiologi perubahan ekonomi dalam konteks peran negara dan proses pembangunan.

Pendekatan Society-Centered dan State-Centered
Pendekatan society-centred akan lebih membahas struktur sosial dan tekanan sosial yang ada, berhubungan dengan kelas sosial atau kepentingan sosial. Hal ini dikarenakan struktur sosial dan tekanan sosial memiliki dampak terhadap negara dibandingkan negara memberikan dampak terhadap masyarakat, dan cenderung lebih fokus kepada mengklarifikasi bagaimana dan untuk apa negara meraih suatu kekuasaan dari masyarakat. Pendekatan ini memiliki dua konsepsi utama, yaitu, negara tidak dominan dalam proses ekonomi rakyat serta peranan negara sebagai produk konflik kepentingan dan perjuangan kekuasaan antara kelas dan tekanan sosial lainnya. Sedangkan pendekatan state-centred lebih fokus kepada perilaku aparat negara sebenarnya, bukan memperlihatkan bahwa pendekatan ini lebih melihat dampak negara lebih besar terhadap masyarakat begitupun sebaliknya. Menurut Eric Nodlinger, pendekatan ini lebih kepada bagaimana negara mengaplikasika¬¬n kebijakan yang dibuatnya untuk diberlangsungkan terhadap masyarakat dan sebagai aktor elit yang memiliki kekuasaan terhadap masyarakat. Bahkan, Clark dan Michael Dear mendefinisikan negara sebagai kaum kapitalis yang memiliki wewenang tertentu, baik dari segala aspek kehidupan, tidak hanya di sistem ekonomi tetapi juga di sistem politik atau sistem sosial

The soft-state
‘Soft state’, seperti yang dijelaskan oleh Myrdal, merujuk pada keengganan terhadap mematuhi hukum dan prosedur kenegaraan yang demokratis sekali pun pada aspek institusi. Di ‘soft state’, institusi yang ada kurang menguntungkan pembangunan, termasuk di dalamnya sistem kepemilikan tanah seperti share cropping; belum berkembangnya institusi untuk sektor swasta, pekerja, dan perdagangan; dan infrastruktur yang lemah. Pada negara dunia ketiga, Myrdal mendeskripsikan institusi sebagai institusi yang belum efisien dan belum sesuai untuk mengatur proses pembangunan. Pada masa penjajahan kolonial, institusi yang ada hanya bertugas untuk memenuhi kepentingan kolonial, dan yang khas pada institusi di negara dunia ketiga adalah erat kaitannya dengan korupsi.

Predator State
Peter Evans (1989) memperkenalkan istilah predator state, yang ditandai dengan administrasi negara yang tidak efisien, yang memiliki kapasitas yang sangat sedikit untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial. Predator state dikontrol oleh kekuasaan elit politik kecil yang penguasanya otomatis menggunakan negara dan sumber daya untuk memajukan kepentingannya sendiri.

Polemik Impor Beras di Indonesia
Pada September 2006, pemerintah memutuskan kembali untuk melakukan impor beras sebanyak 210.000 ton. Alasan pemerintah untuk melakukan impor beras yaitu karena stok beras pemerintah yang berada pada kondisi yang tidak aman, karena kurang dari 2 juta ton. Pemerintah menganggap bahwa impor beras sebagai solusi terbaik jangka pendek pada saat itu. Yang menjadi menarik adalah, ketika Bulog melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilaporkan hanya tersisa 500 ribuan ton sampai akhir tahun 2006. Selain itu, pengimporan beras ini dipicu juga oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga BBM, inflasi yang meroket sekitar 18 persen. Pemerintah konon ‘sangat peduli’ akan kenaikan harga eceran beras yang melewati Rp 4.000 per kilogram pada akhir Desember 2005. Sekali lagi, stok pemerintah yang dikelola Bulog dilaporkan menipis sampai di bawah 1 juta ton, walaupun tidak ada mekanisme yang terbuka untuk melakukan cross-check terhadap laporan tersebut. Upaya mobilisasi dari pengadaan beras domestik yang dilakukan sampai batas waktu 5 Januari 2006, yang tentu saja sulit dipenuhi karena kebijakan terbaru Instruksi Presiden Nomor 13/2005 menetapkan harga pembelian beras sebesar Rp 3.500 per kilogram. Harga eceran beras di pasar domestik saat ini tidak ada yang berada di bawah Rp 3.800 per kilogram. Namun, masyarakat tidak dapat memverifikasi dan mengakses kebenaran tentang pengimporan beras tersebut. Sehingga, muncul “self claimed” terkait cadangan beras pemerintah yang menjadi debat publik.

Pengimporan beras oleh Indonesia dengan mitra dagangnya yaitu Thailand dan Vietnam menimbulkan kritik keras dari segala pihak terutama kepada Perum Bulog sebagai bagian dari pemerintah yang mengurusi stok beras negara. Beberapa kejanggalan dari kebijakan impor beras ini antara lain, pertama, pemerintah tidak mempercayai data produksi beras nasional yang telah dikeluarkan melalui angka konsumsi langsung penduduk dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas setiap tiga tahun. Kedua, alasan pemerintah melakukan impor beras ialah untuk menjaga cadangan stok domestik dan memenuhi kebutuhan beras bersubsidi seperti beras untuk keluarga miskin (raskin) terkesan dipaksakan. Ketiga, pengabaian kesejahteraan petani lokal yang bertolak belakang dengan strategi Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevitalisasi pertanian Indonesia.

Impor beras yang terjadi satu arah ini hanya dikelola oleh pemerintah dan sekelilingnya saja, di mana masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui terkait impor beras tersebut. Fenomena ini memperlihatkan peran negara lah yang dominan dalam proses pembangunan negara kita, karena impor beras ini hanya atas keputusan negara saja yang menganggap jumlah stok beras domestik tidak aman atau “self-claimed”. Ditinjau menggunakan salah satu dimensi negara sebagai institusi, impor beras di Indonesia ini terjadi karena “aktor” (pemerintah) yang memiliki wewenang lebih atau keputusan untuk mengimpor beras dan hal ini cenderung bersifat otonom, yang mana hanya dikuasai oleh aktor tersebut saja, dan pemusatan pada kekuasaan negara ini lah yang disebut “ketagihan impor beras” yang pastinya didasari oleh kepentingan dengan pihak luar negeri. Impor beras ini sangat terlihat sekali terpusat oleh negara.

Negara memberlakukan suatu mekanisme pasar melalui kebijakan impor beras ini dengan cenderung menambah peningkatan persaingan petani beras lokal dengan beras impor, persaingan di pasar akan cenderung lebih meningkat, yang justru menurut Martinussen, tidak mengarah ke pembangunan negara. Dalih-dalih pemerintah mengadakan impor beras untuk menjaga stok beras tidak cukup kuat untuk mengadakan kebijakan seperti ini. Mengacu kepada strategi revitalisasi pertanian yang direncanakan oleh SBY, seharusnya peningkatan stok beras ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani dan lahan di negara sendiri dalam memproduksi beras. Sehingga, di sini Negara berperan sebagai predator state, di mana terlihat beberapa elit politik menggunakan kelangsungkan kebijakan impor beras hanya untuk kepentingan kalangan tertentu yang tidak membawa pembangunan yang bersifat menyejahterakan masyarakat khususnya petani, dan kondisi Indonesia saat ini merupakan model dari “soft-state” seperti yang dikemukakan oleh Myrdal di mana para elite negara, institusi di dalamnya, dan masyarakatnya belum bertindak mendukung proses pembangunan ekonomi negara itu sendiri.

Lantas, bagaimana dengan kondisi beras di era kepemimpinan Jokowi saat ini? Mari ikuti perkembangan informasinya, dan kaji dengan menggunakan konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan di atas.

Tags: , , , ,


About the Author

Redaksi Sociozine



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑